Tuesday, August 24, 2021

PPKM Resmi Diperpanjang, Blora level berapa?

 


Foto : Presiden Joko Widodo

Pada Senin(23/8/2021) Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) hingga 30 Agustus 2021 untuk Jawa-Bali. Pengumuman ini disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin malam. Sementara itu untuk luar Jawa-Bali PPKM diperpanjang hingga 6 September 2021.

Masih menggunakan istilah PPKM level, kali ini PPKM level 2-4. Pengkategorian ini didasarkan dengan beberapa ketentuan salah satunya adalah jumlah kasus aktif per sekian orang.


Kabupaten Blora setelah kemarin dimasukkan ke dalam daerah yang harus menerapkan PPKM level 4. Hal ini sempat membikin kaget Pemerintah Daerah Kabupaten Blora karena kasus di Kabupaten Blora mengalami penurunan tetapi kenapa level naik, ternyata hal ini terjadi karena perbedaan data antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 35 tahun 2021 bersama 17 daerah lainnya di Jawa Tengah Kabupaten Blora masuk dalam kriteria level 3 PPKM. Di Jawa Tengah sendiri ada 2 Kabupaten yang masuk dalam kategori level 2. Sementara itu 16 daerah Kabupaten/Kota lainnya masuk dalam kategori level 4.

Berikut adalah daftar lengkap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, dan level 2 di Jawa Tengah :

  • Level 2 :

Kabupaten Kudus

Kabupaten Jepara

  • Level 3 :

Kabupaten Wonosobo,

Kabupaten Pekalongan,

Kabupaten Magelang,

Kabupaten Brebes,

Kabupaten Pemalang,

Kabupaten Grobogan,

Kabupaten Tegal,

Kabupaten Pati,

Kabupaten Banjarnegara,

Kabupaten Batang,

Kabupaten Rembang,

Kabupaten Semarang,

Kabupaten Kendal,

Kabupaten Demak,

Kota Semarang,

Kota Pekalongan,

Kabupaten Blora,

Kabupaten Temanggung

  • Level 4 :

Kabupaten Boyolali,

Kabupaten Purbalingga,

Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Klaten,

Kabupaten Kebumen,

Kabupaten Banyumas,

Kota Tegal,

Kota Surakarta,

Kota Salatiga,

Kota Magelang,

Kabupaten Sragen,

Kabupaten Purworejo,

Kabupaten Cilacap,

Kabupaten Karanganyar


Sumber foto : https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/23/ppkm-jawa-bali-diperpanjang-hingga-30-agustus-16-kabkota-turun-ke-level-3-ini-aturan-pelonggaran

Saturday, August 21, 2021

Kronologi Kasus Arisan Online Di Blora

Belasan orang mengaku menjadi korban penipuan arisan online dan melapor ke Polres Blora, Jawa Tengah. Dari laporan itu total kerugian mencapai Rp 43 Miliar. Menurut Kasat Reskrim Polres Blora AKP Setiyanto pada Jumat kemarin(20/8/2021). "Sampai hari ini sudah ada 12 orang yang telah melapor secara resmi ke Polres. Korban yang belum melapor masih banyak,"

"Dari keterangan pelapor, sampai dengan ini total kerugian mencapai Rp 43 miliar. Dan dimungkinkan akan terus bertambah," tambahnya. Dikutip dari news.detik.com

Dikabarkan Kamis lalu(19/8/2021) ratusan orang menggeruduk rumah salah satu member arisan online di Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Mereka menduga telah menjadi korban arisan online. Kerugian dari peristiwa itu diperkirakan mencapai Rp 55 Miliar. Kerugian korban besarannya variatif, mulai dari Rp 2 Juta hingga Rp 1,5 Miliar.


Dikutip dari Bloranews.com Kepala Desa Doplang, Agus Supriyono mengaku bahwa memang ada ratusan orang yang datang ke rumah DL(Inisial member online) untuk mempertanyakan nasib arisan online yang mereka ikuti. Sekitar 150 warga yang datang berasal dari Bojonegoro, Grobogan, Ngawi, dan Blora sendiri.

Dari penjelasan salah satu korban Setiyanto, awalnya arisan online dimulai tahun 2019 dan berjalan lancar. Namun pada awal tahun 2021 mulai macet dan pada akhirnya tidak ada kejelasan hingga para korban melakukan pelaporan.

Setelah tidak ada kejelasan, para korban mendatangi salah satu rumah pengepul di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Dan kejadian ini sempat viral di media sosial. Warga bahkan membawa barang-barang berharga milik tuan rumah lantaran orangnya tidak ada di rumah. Untung saja ini tidak terjadi lebih lanjut setelah kedatangan Kepala Desa Doplang. Dalam keterangannya ”Untung saja tadi barang yang belum dibawa pulang bisa kami selamatkan. Tidak boleh melakukan penjarahan. Saya beri pengertian. Tidak boleh melakukan hal itu. Alhamdulillah pada nurut,”

Selanjutnya, Kepala Desa Doplang mendata warga yang ikut arisan online tersebut. Total saat didata ada sekitar 150 orang. ”Tadi saat di rumah (Dl), ada sekitar 150 orang. Ada yang sudah setor Rp 150 juta, Rp 89 juta, Rp 4 juta, Rp 115 juta, bahkan Rp 1,5 miliar. Ada juga yang Rp 1,1 miliar,” jelas Kepala Desa Doplang.

DL sendiri sebelumnya adalah seorang penyanyi. Tinggal bersama suaminya, dua anak dan ibunya. Setiap hari dia berdagang kosmetik. Namun kemarin di rumah sudah tidak ada dagangannya. Hanya ada beberapa di kamar pribadinya. Menurut info yang beredar Kamis malam DL juga mendatangi mapolres untuk melapor karena dirinya merasa ditipu orang Cepu yang menjadi agen atasannya. Agen orang Cepu juga dikabarkan telah kabur.

Sementara itu rumah DL yang baru jadi juga sudah dijual seharga Rp 200 juta dan sudah dibeli orang. Dikutip dari radarkudus.jawapos.com Kepala Desa Doplang, Agus Supriyono mengatakan ”Karena ada bukti jual beli, kami putuskan untuk diangkut. Sebab, sudah ada hitam di atas putih. Ada perjanjian jual beli dan dokumentasinya. Sementara yang lain tidak boleh ambil barang-barang yang ada di rumah,”

sumber gambar : https://voxntt.com/2021/01/21/diduga-gelapkan-uang-rp-1-miliar-admin-arisan-online-dipolisikan/74483/

Penulis : SS

Wednesday, July 28, 2021

Blora PPKM Level 3, Apa Saja Ketentuannya?

Pada Minggu malam(25/7/2021) Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) level 4. Dalam perpanjangan ini daerah dikategorikan menjadi 4 kategori mulai dari PPKM level 1 hingga PPKM level 4. Sementara itu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Kabupaten Blora masuk ke dalam daerah dengan yang harus menerapkan PPKM level 3. Penerapan ini dimulai tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus 2021. Lalu apa saja ketentuan PPKM level 3 untuk Kabupaten Blora?

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Blora Nomor : 443.5/2580/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 Covid-19 di Kabupaten Blora ada kegiatan yang harus dibatasi. Ada tempat-tempat yang ditutup sementara hingga yang diperbolehkan namun hanya boleh maksimal 50% dari kapasitas. Kegiatan yang masih diperbolehkan seperti kegiatan usaha, tempat makan, pasar ataupun tempat ibadah harus menerapkan protokol kesehaan.



Dalam pelaksanaan PPKM level 3 Kabupaten Blora ada ketentuan masing-masing bidang.

Ketentuan itu adalah

1. Tempat Wisata ditutup

Destinasi wisata dengan terpaksa harus ditutup sementara sampai adanya perbaikan status para risiko epidemiologi di kabupaten Blora. Untuk usaha pariwisata seperti tempat hiburan, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya juga ditutup.

2. Kegiatan ibadah

Kegiatan ibadah secara berjamaah maksimal 25% kapasitas tempat ibadah atau 20 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

3. Kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa seperti kegiatan hiburan, kegiatan kesenian, pengajian atau lain sebagainya dilarang dilaksanakan.

Sementara kegiatan akad pernikahan masih diperbolehkan dengan ketentuan :

  • Tidak ada hiburan dalam bentuk apapun
  • Maksimal undangan 20 orang
  • Durasi resepsi paling lama 60 menit dilaksanakan antara jam 9 sampai dengan jam 17.00
  • Tidak mengadakan makan di temoat
  • Wajib menerapkan protokol kesehatan
4. Kegiatan usaha penyediaan Makanan/Minuman

Pedagang makanan/minuman seperti warteg, pedagang kaki lima, lapak jalanan diizinkan buka mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam WIB, maksimal pengunjung makan 6 orang dan waktu makan maksimal 30 menit, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk rumah makan, kafe dengan lokasi berada dalam gedung/toko tertutup hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat(dine-in).

5. Pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya

Pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya seperti agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan hanya diperbolehkan buka sampai pukul 8 malam dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

6. Toko Modern

Untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari kapasitas pengunjung maksimal 50% serta wajib menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan operasional juga hanya sampai jam 8 malam. Sementara untuk pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan hanya boleh buka sampai jam 5 sore, dengan kapasitas maksimal 25%. Dengan menerapkan protokol kesehatan.

7. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

8. Pasar rakyat

Dikategorikan menjadi 2 jenis yakni yang menjual kebutuhan sehari-hari dan non kebutuhan sehari-hari. Pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari maksimal dapat buka maksimal hingga jam 8 malam dengan kapasitas 50%. Sementara non kebutuhan sehari-hari hanya boleh hingga jam 3 sore dengan kapasitas pengunjung 50%.

9. Kegiatan konstruksi untuk fasilitas publik beroperasi 100%, pelaksanaan kegiatan konstruksi kecil diizinkan maksimal 10 orang.

10. Transportasi umum/pribadi

Transportasi umum dapat dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%.


Sementara untuk tempat kerja/perkantoran dibagi ke dalam 3 kriteria yakni :

1. Sektor non Esensial

  • Diberlakukan Work From Home (WFH) sebesar 100%
2. Sektor Esensil

  • Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pension, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan(customer)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, sementara 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guda mendukung operasional.
  • Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik dapat beroparasi dengan kapasitas maksimal 50%.
  • Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf.
  • Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf.
  • Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti conroh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dapat beroperasi dengan pengaturan 2 shift dengan kapasitas maksimal 50% straf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% perkantoran guna pendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta karyawan tidak bersamaan.

3. Sektor kritikal

  • Kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.
  • Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi(terutama untuk kebutuhan pokok), makanan dan minuman serta penunjangnya(termasuk untuk ternak/hewan peliharaan), pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi(insfratstruktur publik), utilitas dasar(listrik, air, dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% staf.

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam SE Bupati Blora nomor : 443.5/2580/2021. Link Surat Edaran ada di bawah ini : SE Bupati No. 443.5/2580/2021

Sunday, July 11, 2021

Sudah Hampir 2 Minggu Dibuka, Formasi Ini Masih Sepi Peminat

Pemerintah kabupaten Blora telah membuka pendaftaran seleksi ASN sejak tanggal 30 Juni 2021 melalui surat pengumuman nomor : 810/005/SET.CASN/VI/2021 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021.



Proses pendaftaran seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021 masih dibuka hingga 21 Juli 2021, mendatang.

Para peserta dapat mendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipipl (CPNS) melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada tanggal 10 Juli 2021 melalui akun instagram, berikut daftar jabatan CPNS yang sepi pelamar:

1. Ahli pertama - Dokter

2. Ahli pertama - Dokter Spesialis Anestesi - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

3. Ahli pertama - Dokter Spesialis Bedah - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

4. Ahli pertama - Dokter Spesialis Dalam - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

5. Ahli pertama - Dokter Spesialis Jiwa - RSUD DR. R. Soetijono Blora

6. Ahli pertama - Dokter Spesialis Mata - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

7. Ahli pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik -  RSUD DR. R. Soetijono Blora

8. Ahli pertama - Dokter Spesialis Radiologi - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

9. Ahli pertama - Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

10. Ahli pertama - Dokter Spesialis THT - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

11. Ahli pertama - Penata Anestesi - RSUD DR. R. Soeprapto Cepu

12. Pengelola Teknologi Perbenihan - Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan/UPTD Balai Benih Pertanian/ Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Pertanian.

Dikutip dari pengumuman pengadaan ASN tahun anggaran 2021 dari laman web bkd.blorakab.go.id, berikut tahapan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021:

1.         Pengumuman Seleksi ASN: 30 Juni s.d. 14 Juli 2021

2.         Pendaftaran Seleksi ASN: 30 Juni s.d. 21 Juli 2021

3.         Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 28 s.d. 29 Juli 2021

4.         Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): 25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021

5.         Pengumuman Hasil SKD: 17 s.d. 18 Oktober 2021

6.         Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): 19 Oktober s.d. 1 November 2021

7.         Pelaksanaan SKB: 8 s.d. 29 November 2021

8.         Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB: 15 s.d. 17 Desember 2021

9.         Pengumuman Kelulusan: 18 s.d. 19 Desember 2021

10.       Masa Sanggah: 20 s.d. 22 Desember 2021

11.       Jawab Sanggah: 20 s.d. 29 Desember 2021

12.       Pengumuman Pasca Sanggah: 30 s.d. 31 Desember 2021

13.       Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH): 1 s.d. 18 Januari 2022

14.       Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP): 19 Januari s.d. 18 Februari 2022

 

Badan Kepegawaian Daerah juga telah menyediakan solusi atas kemungkinan terkendalanya peserta dalam mengikuti proses seleksi CPNS dengan menyediakan menu Layanan Help Desk dan FAQ (Fequent Ask Question) di web sscasn.bkn.go.id.

Penulis : AH

Tuesday, June 15, 2021

Mal Pelayanan Publik Blora dibuka awal Juni lalu, Apa Saja Fasilitasnya?

Mal Pelayanan Publik di Blora telah diresmikan. Konsep menyatukan pelayanan dalam satu tempat kini diikuti oleh Kabupaten Blora. Diharapkan dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat.


Gambar : MPP Blora(https://blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/3088/mpp-blora-resmi-dibuka)

Beralamat di Jalan Blora-Cepu Km.5 Kecamatan Jepon, letaknya cukup strategis walaupun sedikit lebih jauh dari wilayah Kabupaten Blora daerah barat. Dikutip dari blorakab.go.id menurut Prof. Dr. Diah Natalisa,MBA., selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora merupakan yang tercepat dalam hal persiapan hingga pembukaan.

“Kami mewakili Pak Menteri, sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pak Bupati, Bu Wakil Bupati dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras mewujudkan MPP ini dengan waktu yang singkat. Sejak penandatanganan komitmen pembentukan MPP di depan Pak Menteri 2 Maret lalu, kini sudah diresmikan. Ini yang tercepat,” ucapnya usai menghadiri grand launching tersebut.

MPP sendiri hanya memakan waktu memakan waktu kurang dari 100 hari. Dari penandatanganan komitmen tanggal 2 Maret 2021 lalu dilaunching pada 6 Juni lalu MPP Blora membuka 261 layanan dari  29 Instansi.

Sementara itu Menteri PAN-RB yang hadir secara virtual berharap dengan adanya MPP ini bisa mempercepat proses peran serta masyarakat dalam guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bapak Presiden menginginkan bahwa salah satu reformasi birokrasi itu bagaimana aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah kepada masyarakatnya hingga tingkat desa. Baik dalam hal pelayanan dasar pembuatan KTP, perpanjangan KTP, dokumen kependudukan, serta surat perizinan lainnya khususnya di Blora. Serta instansi vertical lainnya. Maka adanya MPP ini sebagai wujud dari itu. Selamat untuk Blora,” terang Tjahjo Kumolo.

“Meskipun Blora berada di pinggiran Jawa Tengah, namun di sebelahnya ada Rembang, Grobogan, hingga Bojonegoro. Maka Blora juga harus mampu tumbuh dengan segala potensinya sebagai wilayah penopang, apalagi Bandara juga akan segera hadir,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang memberikan sambutannya secara virtual melalui zoom meeting live dalam perjalanannya menuju Purbalingga.

“Selamat untuk Blora, MPP kini telah hadir disana. Pak Bupati dan jajarannya memang top, dan kami percaya Blora akan bisa tumbuh lebih baik lagi. Pesan kami berikan pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tuntas dan berintegritas,” tegas Gubernur.

“Sebenarnya saya ingin datang langsung ke Blora, namun karena bersamaan dengan acara di Purbalingga yang memang juga sudah dinanti lama tentang pembukaan penerbangan di Bandara Jendral Besar Sudirman, maka saya mohon maaf hanya bisa hadir secara daring. Namun kita yakin sebentar lagi Blora, Cepu juga akan ikut melaju kencang dengan Bandara Ngloramnya. Pak Bupati sudah keliling ke beberapa maskapai, kami siap mendukung agar Ngloram bisa nyusul Bandara Purbalingga,” sambung Gubernur.

Selain pelayanan MPP Kabupaten Blora dilengkapi dengan pusat kerajinan dan UKM, pojok baca, tempat bermain anak, ruang laktasi, pojok ngopi, crisis center, dan auditorium, rencananya juga aka nada MPP mobil keliling.

Dari lampiran Perbup Blora No.2 tahun 2021 terdapat 26 instansi yakni:

1.      DPMTSP(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Blora

2.      Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora

3.      Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

4.      Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora

5.      Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

6.      Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora

7.      Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora

8.      Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora

9.      Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora

10.  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora

11.  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora

12.  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora

13.  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

14.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

15.  Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati

16.  Kantor Kementrian Agama Blora

17.  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora

18.  DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

19.  Kepolisian Republik Indonesia Resor Blora

20.  BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blora

21.  BPJS Kesehatan Cabang Blora

22.  Kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kabupaten Blora

23.  Kantor Pertanahan Kabupaten Blora

24.  PT. POS Indonesia Kantor Cabang Blora

25.  PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora

26.  Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blora


Friday, June 11, 2021

Kasus Covid di Jawa Tengah Melonjak, Hajatan di Blora Akan Dilarang

 Kasus Covid-19 melonjak di Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. 8 Daerah dengan status zona merah pada Senin(7/6/21) lalu 8 daerah yaitu : Kudus, Jepara, Pati, Demak, Grobogan, Sragen, Brebes, dan Tegal. Dikutip dari detik.com Gubernur Jawa Tengah mengatakan pada Senin(7/6/21) "Yang Brebes itu sudah nularin Kabupaten Tegal, terus kemudian yang Kudus ternyata merembet juga. Yang Kudus ini merembetnya satu kelompok, jadi nampaknya kok terkonfirmasi ya, Jepara, Pati Demak, Grobogan, sampai ke Sragen,"

"Artinya Rembang, Blora siap-siap. Kota Semarang, Boyolali siap-siap sampai nanti Solo, Karanganyar,"

Sebagai informasi, kasus covid-19 di Jawa Tengah menurut situs resmi corona.jatengprov.go.id/data berjumlah 13.360 per 11 Juni 2021 dengan penambahan lebih dari 1.500 kasus baru.

Bupati Blora melalui akun instagram @ariefrohman838 mengajak warga Blora untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yakni dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas.



Pada hari ini(11/6/21) Bupati juga mengumumkan secara resmi Nota Kesepakatan bersama tentang PEMBATASAN HAJATAN, SEDEKAH BUMI DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUSDISEASE 2019(COVID-19) DI KABUPATEN BLORA.

Beberapa poin dalam nota kesepakatan itu diantaranya pelaksanaan hajatan, acara hiburan dalam rangka sedekah bumi atau kegiatan lain yang sejenis pada Juni 2021 harus memenuhi beberapa ketentuan. Terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 kegiatan hajatan dilarang untuk dilaksanakan. Prosesi penikahan misalnya hanya boleh dihadiri oleh mempelai, orang tua, petugas pernikahan, serta saksi dengan syarat kondisi sehat dan hasil Rapid Test Antigen Negatif.

Sementara itu kegiatan sebelum tanggal 15 Juni 2021 dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang ketat, yakni :

  • -   Penyelenggara/penanggungjawab kegiatan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan.
  • -     Durasi kegiatan paling lama 3 jam dan dilaksanakan antara jam 09.00 sampai dengan jam 17.00 WIB.
  • -        Jumlah peserta/undangan dibatasi paling banyak 50% dari kapasitas ruangan/tempat.
  • -  Jamuan makan dalam bentuk box untuk dibawa pulang(tidak makan di tempat dan tidak prasmanan).

-          Mempelai, orang tua masing-masing mempelai, petugas pernikahan, saksi pernikahan dan panitia menunjukkan hasil Rapid Test Antigent “Negatif” berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Sementara itu acara hiburan dalam rangka sedekah bumi dan kegiatan sejenis lainnya mulai tanggal 15 Juni 2021 dilarang untuk dilaksanakan. Apabila tetap melaksanakan maka acara akan dibubarkan oleh satgas Penanganan Covid-19. Belum dapat dipastikan sampai kapan kebijakan ini akan diberlakukan, akan dievaluasi pada akhir bulan Juni.



Sunday, June 6, 2021

Kepala BNPB Menyoroti Penyebab Angka Kematian Covid-19 di Blora Yang Tinggi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito bersama didampingi Panglima TNI Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Kabupaten Blora. Dalam sambutannya, Ganip Warsito menyoroti penyebab angka kematian masyarakat Blora akibat Covid-19 cukup tinggi.

Berdasarkan monitoring data Covid-19 di Kabupaten Blora per tanggal 5 Juni 2021, terdapat 364 orang meninggal. "Saya melihat paparan dari pak Bupati, ada satu hal yang paling menonjol di sana adalah tingkat kematian. Mungkin rate-nya lebih tinggi dari nasional," ucap Ganip Warsito di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Sabtu (5/6/2021).

 


Menurut beliau, ada lima hal yang perlu diperhatikan agar tingkat kematian akibat Covid-19 di Blora dapat teratasi.  "Pertama adalah kedisiplinan orang-orang di dalam menegakkan Protokol Kesehatan (Prokes)," ujarnya. Kemudian, kecepatan penanganan di tingkat kecamatan untuk men-screening dan memastikan bahwa masyarakat butuh penanganan lebih lanjut di tingkat rumah sakit. Langkah ketiga yang bisa dilakukan yakni memberikan perhatian yang lebih serius kepada masyarakat yang tergolong lanjut usia (lansia) untuk melakukan vaksinasi. "Keempat, faktor komorbid. Ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan dan yang kelima sekligus terakhir adalah kecepatan rumah sakit untuk mengambil tindakan atau penanganan terhadap pasien yang mengalami Covid-19 ini," jelasnya.  

Selain itu, beliau yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nasional juga menyoroti manajemen rumah sakit agar terus dibenahi. "Jadi zonasi yang ada di rumah sakit itu harus betul-betul ditaati, untuk penerimaan ICU untuk Covid-19 atau umum harus betul-betul dipisahkan," katanya. "Nakes (tenaga kesehatan) harus disiplin menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), supaya tidak terjadi seperti peristiwa di Kudus, banyaknya tenaga kesehatan kena (Covid-19) karena kurang disiplinnya nakes itu sendiri menggunakan APD dan juga tidak ditaatinya protokol untuk zonasi di rumah sakit," imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyerahkan bantuan berupa alat kesehatan kepada Pemerintah kabupaten Blora.

Dikutip dari : Kompas.com

Penulis : Muhamad Qowi
Editor : Muhamad Qowi

Tuesday, May 25, 2021

Progres Pembangunan Bendungan Randugunting

Progress pembangunan bendungan Randugunting  di wilayah Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora  sudah mencapai 64 persen.

Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP,M.Si didampingi Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM, berkesempatan meninjau secara langsung pembangunan bendungan, Senin (24/5/2021) siang hingga sore.





Gambar : Bupati dan Wakil Bupati Blora meninjau pembangunan Bendungan Randugunting di Kecamatan Japah(@ariefrohman838)


Pembangunan bendungan itu diharapkan bakal menjadi sumber air baku dan sekaligus tempat wisata air maupun agrowisata di Blora kedepan.

Disampaikan Bupati, Pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden RI dan Kementerian PUPR yang sudah mewujudkan Bendungan Randugunting.

Menurut Bupati Blora, “Kita sampaikan terima kasih, apresiasi untuk Pak Presiden juga Pak Menteri PUPR yang sudah mewujudkan mimpi kami, adanya bendungan di Japah ini, karena ini dilihat sejarahnya sudah sejak 1985, Alhamdulillah bisa diwujudkan”.

Bendungan tersebut, nantinya akan memberikan manfaat air baku, yang dapat dimanfaatkan bagi Kecamatan Japah dan sekitarnya.

Bupati menambahkan, disamping manfaat penyediaan air baku, Blora juga memiliki kesempatan untuk pengembangan pariwisata, yang tentu juga akan mendorong perekonomian masyarakat setempat. Sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi wilayah tersebut.

“Kita berbicara kawasan, jadi kabupaten Rembang, Pati, juga dapat manfaat irigasi, sementara Blora nanti juga dapat untuk sektor pariwisata dan PDAM,” kata Bupati.

Untuk daerah Japah dan sekitarnya termasuk kemungkinan Todanan dan sampai ke Banjarejo yang kurang air ini bisa disuplai PDAM dari Randugunting.

Bupati berharap, pembangunan Bendungan Randugunting dapat berlangsung lancar dan pada bulan Desember 2021 sudah dapat dilakukan pengisian air. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

“Diharapkan nanti akhir tahun di Bulan Desember sudah pengisian air dan ini menjadi bermanfaat. Rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi," jelasnya.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Randugunting, Wahyu Apri Yoga mengungkapkan bahwa pembangunan ditargetkan selesai 100 persen pada pertengahan 2022 mendatang namun pengisian air bisa mulai dilakukan akhir 2021.

“Progress saat ini adalah 64 persen, kami rencana sampai dengan impounding targetnya 85 persen, dan semoga bisa selesai di Desember ini, sehingga bisa diresmikan untuk pengisian waduk awalnya. Untuk progress finishing, kami targetkan di bulan Juni 2022 semua item sudah selesai 100 persen,” ungkap Wahyu.

PPK Bendungan Randugunting tersebut menjelaskan, bahwa nantinya Kabupaten Blora juga akan memperoleh manfaat air baku.

“Blora dari manfaat, dari total manfaat 150 liter per detik, khusus untuk Blora dapat 100 liter perdetik untuk air bakunya,” pungkasnya.

Sebelum meninjau pembangunan bendungan secara langsung, Bupati dan Wakil Bupati terlebih dahulu melangsungkan rapat koordinasi dengan Perwakilan BBWS Pemali Juana, dan kontraktor.

Jadi harapannya bahwa semoga saja dengan adanya bendungan Randugunting ini masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sumber daya air yang ada sehingga akan membawa dampak yang baik bagi wilayah yang kekurangan air.

Penulis : M.Qowi

Sumber : blorakab.go.id

Friday, May 21, 2021

Mantap, keluhan warga langsung dijawab Bupati

Pada 3 Maret 2021 lalu Bupati Arief Rohman membuka kanal aduan yang bias dilaporkan langsung ke akun media sosial Bupati serta kontak WA(WhatsApp). Bupati juga memerintahkan segenap jajarannya untuk membuat akun media sosial sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat mengadu. Pada awal-awal kanal aduan ini dibuka secara resmi pada awal bulan Maret lalu keluhan yang paling banyak adalah kondisi jalan dan masalah pupuk bersubsidi. Walaupun begitu sebenarnya menurut penuturan Pak Arief begitu sapaan akrabnya, bahwa kanal aduan telah ada sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati pada periode sebelumnya.

Kejadian berbeda terjadi kemarin(20/05/21) dimana warga Kecamatan Todanan dengan akun instagram @haris.suhud membuat story instagram karena keluhannya tentang pembuatan KTP. Dia mengeluhkan pembuatan KTP yang dijanjikan akan jadi 1 bulan dengan alasan tinta habis. Menurut akun @haris.suhud seharusnya begitu tinta habis dan lain sebagainya bisa langsung ditangani, dia mencontohkan seperti usahanya apabila kehabisan tinta maka hari itu juga akan mencari sampai dapat.

Keluhan ini langsung dijawab oleh Pak Arief dengan akun @ariefrohman838 dalam captionnya

Mohon izin meluruskan status story IG dan unggahan feed instagram Mas @haris.suhud hari tentang pelayanan e-KTP di Kecamatan Todanan.


Setelah saya konfirmasi, ternyata perekaman data dilakukan Mbak Dila 7 Mei 2021. Hanya saja kami minta maaf dikarenakan tinta di Kecamatan habis, e-KTP tidak bisa langsung dicetak. Saat ini tinta sedang dalam proses pemesanan karena tintanya khusus e-KTP tidak bisa dibeli di toko umum seperti tinta printer. Pemesanan tinta inipun harus melalui lelang dengan e-katalog karena menggunakan anggaran negara (bukan pribadi yang begitu butuh bisa langsung beli). Sedangkan sampai saat ini data e-katalog nya belum keluar. Baru akan keluar sekitar bulan Juni.


Oleh karena itu, maka proses cetaknya tidak lantas berhenti begitu saja, namun dialihkan, pencetakan dilakukan di Dindukcapil Kabupaten (MPP). InshaAllah besok e-KTP nya Mbak Dila akan diantarkan ke rumah yang bersangkutan.. Jadi kurang tepat jika harus menunggu berbulan-bulan untuk kasus Mbak Dila ini. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, semoga kedepan masalah e-KTP seperti ini tidak terulang lagi, aamiin..

 

Jika ada kendala atau kesulitan pencetakan e-KTP bisa menghubungi nomor WA layanan aduan Dindukcapil Blora 0822-2601-2909 atau WA center Bupati 0823-1419-3899. Semangat Sesarengan mBangun Blora


#AriefRohman #MasArief #Blora #mBloraniBanget #SesarenganmBangunBlora





Dalam kolom komentar banyak warga memuji sikap Bupati Arief Rohman karena dinilai cepat tanggap dalam menangani keluhan warga. Dari pengakuan warga di kolom komentar hal ini juga pernah terjadi di kecamatan lain.

Sehari setelahnya atau hari ini (21/05/21) KTP dari yang bersangkutan sudah jadi dan diantarkan langsung oleh Camat Todanan Edi Widayat ke rumah mbak Dila di Desa Kajengan, Kecamatan Todanan. Ini menjadi langkah bagus

Friday, March 5, 2021

Layanan Aduan Bupati dan Wakil Bupati Blora

     Kabar baik bagi masyarakat Blora, sekarang mengadu ke Bupati lebih praktis. Cukup dengan menggunakan handphone sudah dapat mengadu ke Bupati dan Wakil Bupati Blora. Bupati Arief Rohman membuka kanal aduan Rabu kemarin (3/3/2021). Lewat sosial media Bupati Blora (Instagram : @ariefrohman838, Twitter : @ariefrohman_838, Facebook : Arief Rohman) mengumumkan dibukanya kanal aduan lewat medsos. Sebenarnya aduan layanan aduan lewat medsos memang sudah dilakukan sejak masih menjabat sebagai Wakil Bupati periode 215-2020. Dalam keterangannya yang dikutip dari Kompas.com “Kanal aduan sebenarnya sudah lama. Banyak yang sudah (memberi) masukan, kemarin kami mulai untuk membuka kanal aduan,” Kamis (4/3/2021).

Revolusi Industri 4.0 pada abad 21 memang menuntut semuanya serba cepat. Perkembangan internet yang pesat membuat manusia harus mengikutinya. Begitu pula layanan pemerintahan, memang sudah seharusnya dapat ditangani dengan cepat. Dengan adanya layanan aduan ini, tentu diharapkan dapat memberikan layanan yang maksimal kepada warga Blora.

Diberitakan kompas.com dan jateng.tribunnews.com sudah banyak warga yang menyampaikan keluh kesahnya. Keluhan paling banyak saat ini adalah soal jalan rusak dan pupuk.

 Sebagai informasi bahwa jalanan rusak di Blora angkanya besar, yakni 77,71 persen atau setara dengan 940,91 kilometer. Sementara untuk persoalan pupuk, masih hangat berita kemarin adanya kelangkaan pupuk di Blora dan penggrebekan tempat penimbukan Pupuk di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

Untuk melakukan aduan, cukup menghubungi kontak Bupati Blora yakni :


 

Instagram             : @ariefrohman838

Twitter                 : @ariefrohman_838

Facebook             : Arief Rohman

Whatsapp             : 082314193899


Sementara untuk Wakil Bupati


 

Facebook             : Tri Yuli Setyowati

Instagram             : @triyuli_setyowati

Dengan tagline “Sesarengan Mbangung Blora”  Bupati Blora juga mendorong seluruh Camat dan Kepala Dinas untuk melakukan hal serupa sehingga diharapkan pemberian layanan dapat secara maksimal.

Untuk aduan Jalan rusak, bisa lewat Kepala Dinas PUPR


Twitter        : @sam_gautama
Facebook    : Samgautama Karnajayaa
Instagram    : @samgautama
Whatsapp    : 08164882855

Sunday, February 14, 2021

Penduduk Asli tetap diuntungkan, begini pembobotan pengisian Perangkat Desa

Seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten Blora terbuka untuk umum. Setiap Warga Negara Indonesia dapat ikut dan mendaftar dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa 2021 Kabupaten Blora sesuai dengan kebutuhan Desa nya masing-masing. Pendaftaran dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang berumur 20 sampai dengan 42 tahun.

sumber gambar : https://m.lampost.co/berita-rombak-perangkat-desa-kades-baru-di-lamsel-diminta-ikuti-aturan.html

Lalu bagaimana alur penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Blora 2021? Rangkaian penjaringan dan penyaringan dimulai dari pendaftaran bakal calon Perangkat Desa. 

Pada saat melakukan pendaftaran disertai dengan kelengkapan berkas administrasi yang dapat dibaca pada artikel Pendaftaran Perangkat Desa Akan Dibuka, Apa Saja Syarat-Syaratnya? , lalu berkas akan diteliti lengkap dan sahnya berkas oleh tim panitia. Pendaftar dalam satu formasi minimal adalah 2 orang. Setelah dinyatakan lolos dari penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi peserta harus mengikuti tes ujian komputer.

Uji kemampuan komputer meliputi     :

Menghidupkan komputer dengan benar;

Mengetik dokumen dalam Microsoft office 2003 ke atas dengan standar materi yang ditentukan oleh tim panitia;

Menyimpan data dengan benar;

Mencetak dokumen dengan benar, dan

Mematikan komputer dengan benar.

 

Setelah dinyatakan ‘mampu’ atau ‘tidak mampu’ dalam tes tertulis oleh tim panitia atau tenaga ahli, peserta yang mampu baru berhak mengikuti tes tertulis.

Tes tertulis terdiri dari 100 soal dengan materi : Matematika(10), Pendidikan Pancasila dan UUD 1945(20), Bahasa Indonesia(10), Pemerintahan Desa(50), Pengetahuan Umum(10). Setelah selesai dilaksanakannya tes tertulis, hasil tes tertulis akan diumumkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis.

Setelah rangkaian penyaringan perangkat desa dilaksanakan, maka tim panitia akan melakukan pembobotan nilai. Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Nilai tes tertulis adalah 40%

Nilai zonasi tempat tinggal adalah 30%

Nilai jasa pengabdian adalah 20%

Nilai tingkat pendidikan adalah 10%

Pendaftar yang bertempat tinggal di Desa setempat dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih (didasarkan pada tanggal penerbitan KTP) mendapatkan nilai maksimal yakni 30 poin, kurang dari 1 tahun (15 poin), sementara yang Desa lain dalam satu kecamatan (12 poin), satu daerah tapi tidak satu kecamatan (10 poin), dan bertempat tinggal di luar daerah hanya (5 poin).

Sementara untuk jasa pengabdian, yakni orang yang pernah menduduki jabatan/kepengurusan dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih di desa tersebut adalah Kepala Desa(20 poin) , Perangkat Desa (16 poin), BPD (12 poin), Lembaga Kemasyarakatan Desa (8 poin), Staf (8 poin), Anggota SATLINMAS (8 poin).

Untuk tingkat pendidikan S3 (10 poin), S2 (9 poin), S1 (8 poin), DI,DII,DIII (7 poin), SMA sederajat (6 poin).

Demikianlah cara pembobotan penilaian dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2019.

Artikel Terbaru